Paper Analisa Pendidikan Kewarganegaraan | Bagaimana Dampak Konflik di Aceh dan Papua Terhadap Integrasi Nasional

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, , yang membuat imajinasi ini mengalir deras  dan berkembang luas sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini. Semoga tulisan ini dapat bermakna dan dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca.

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan referensi dari beberapa sumber, sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.                          

    
                                                                                Bandarlampung, 21 Maret 2020
   

Anggi Dwi Kurniawan

BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk lebih dari 264 juta jiwa dengan lebih dari 1.340 suku budaya yang tersebar di 17.504 pulau. Dengan jumlah yang tidak sedikit ini Indonesia memerlukan upaya integrasi nasional untuk memperkokoh rasa persatuan dan persatuan. Terbukti dengan banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia tidak mampu memecah belah antar warga negaranya.

Namun, belakangan terjadi tragedi yang membahayakan integrasi dan keutuhan NKRI. Banyak kawasan di Indonesia berupaya untuk membentuk kedaulatan dan memisahkan diri dari bagian NKRI. Mereka beranggapan akan lebih makmur, terutama hukum dan perekonomiannya jika daerahnya dikelola secara otonom tanpa keterlibatan pemerintah Indonesia. Salah satunya muncul Gerakan Aceh Merdeka dan Operasi Papua Merdeka.

Hal ini tentu menjadi masalah yang besar, mengingat betapa sulitnya untuk memperjuangkan kemerdekaan yang diperoleh dahulu. Sedikit mengulas ke belakang dahulu Timor Leste yang semula bernama Timor Timur juga merupakan bagian dari NKRI. Namun mereka bersikeras untuk memisahkan diri dari Indonesia setelah merasa hebat. Padahal segala yang dimilikinya tak lain merupakan kekayaan Indonesia. Terbukti, saat ini Timor Leste merupakan salah satu negara miskin, di mana hanya memiliki sumber daya alam yang sangat sedikit, yang tak mampu mencukupi kebutuhan penduduknya.

Tentu Indonesia tidak menginginkan kejadian tersebut terulang kembali. Pemerintah bersama Pasukan pertahanan berupaya keras untuk menjaga Integrasi, persatuan, dan kesatuan seluruh wilayah, dan bangsa Indonesia.

1.2  Rumusan Masalah

Dengan Latar Belakang di atas maka penulis rumuskan masalah ini menjadi :

1.     Apa yang melatarbelakangi Gerakan Aceh Merdeka dan Operasi Papua Merdeka?

2.     Apa keterkaitan masalah tersebut dengan Integrasi Nasional Indonesia?

3.     Bagaimana Solusi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, baik dari pemerintah maupun lapisan masyarakat?

1.3  Tujuan

1.     Untuk memenuhi beberapa syarat dalam proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi.

2.     Mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap persatuan Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

2.1  Gerakan Aceh Merdeka

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara pulau Sumatera. Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang diberi otonom sendiri oleh pemerintah Indonesia. Daerah ini memiliki kekayaan alam yang besar, juga sumber daya manusia yang cukup memadai. Aceh juga merupakan daerah yang menggunakan prinsip Syariat Islam sebagai landasan hukumnya. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan hukum yang ditetapkan di Indonesia.

Sejak tahun 1976 telah terjadi konflik antara Aceh dengan Indonesia yang didasari oleh perbedaan keinginan yang ditandai dengan kemunculan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM terbentuk salah satunya karena terjadi perlawanan terhadap Darul Islam. Selain itu, hal yang mempengaruhi kemunculan GAM berikutnya ialah faktor ekonomi. Ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan  antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penyebab kemunculan GAM. Pada masa itu Aceh hanya menerima 1% anggaran pendapatan nasional, padahal Aceh telah berkontribusi sebesar 14% dari GDP Nasional. Hal ini membuat kekecewaan yang besar masyarakat, terutama kalangan elite Aceh. GAM melakukan perlawanan melalui dua pola, dengan perlawanan fisik dan strategi ekonomi-politik.

2.2  Organisasi Papua Merdeka

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan menggulingan pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, yang sebelumnya bernama Irian Jaya agar memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas.

Papua merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk bahan tambangnya. Puncak permasalahan politik di Irian Jaya bermula pada perbedaan pandangan antara pihak Indonesia dengan Belanda di dalam KMB akhir tahun 1949. Dalam perundingan itu pihak Indonesia dan Belanda tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia bersikeras mengkalim wilayah tersebut adalah bagian dari wilayah NKRI. Sementara Belanda tetap tidak mau mengakuinya.

Berbagai upaya dilakukan Belanda untuk memengaruhi penduduk Papua supaya wilayah ini menjadi bagian dari kedaulatan Belanda. Namun, Indonesia tidak tinggal diam hingga terjadi konflik-konflik berkelanjutan yang berlangsung bertahun-tahun dan memakan banyak korban jiwa.

Selain itu, bentuk ketidakadilan pemerintahan Indonesia kian memperpanas konflik ini. Pembangunan di wilayah Papua sangat tertinggal, bahkan seperti tidak dipedulikan padahal statusnya adalah wilayah kedaulatan Indonesia. Hal ini menyebabkan konflik ini kian memanas dan berlanjut seiring berjalannya waktu. Juga dengan keberadaan tambang di wilayah ini yang sebagian besar sahamnya jatuh ke tangan Amerika.

2.3  Keterkaitan Dengan Integrasi Nasional

Pemberontakan yang telah tejadi di daerah Aceh dan Papua memiliki pengaruh yang besar tehadap kondisi-kondisi yang ada. Konflik yang berlangsung di wilayah ini telah menimbulkan dampak yang parah terhadap berbagai komponen masyarakat sipil. Pemberontakan tersebut menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fisik terhadap warga. Ribuan orang yang dicintai (orang tua, istri, suami dan anak-anak) telah gugur mengalami penyiksaan dan cacat, menjadi janda dan anak yatim piatu. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal dan ribuan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Lebih jauh dari itu, masyarakat sipil hampir tidak memiliki akses terhadap hukum, sementara sebagian besar lembaga pengadilan tidak berfungsi lagi.  

Beberapa pengaruh  lainnya yang di timbulkan dengan adanya pemberontakan GAM dan OPM terhadap ketahanan nasional Indonesia yaitu pengaruhnya yang masuk dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, yang paling tampak terutama terhadap kesatuan dan persatuan yang secara otomatis akan menimbulkan perpecahan lalu akan memotivasi daerah lain yang mempunyai keinginan memberontak di saat pemerintah sedang mengurusi masalah masalah GAM. Ratusan sekolah terbakar, sehingga mengganggu proses pendidikan yang ada diwilayah tersebut. Kerusakan sarana pendidikan dan pemerintahan serta infrastruktur lainnya tersebut terjadi dalam jumlah yang cukup besar. Gerakan separatis di Aceh dan Papua telah banyak melibatkan penggunaan sumber daya nasional, dan akibatnya telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tidak kecil jumlahnya.

2.4  Upaya Penanggulangan

a.     Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan pemerintah

1.      Pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil.

2.      Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatism.

3.      Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi.

4.      Mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.

5.      Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, serta melalui media massa untuk meningkatkan rasa saling percaya.

6.      Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik.

7.      Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat.

b.     Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan masyarakat

1.     Menanamkan nilai-nilai pancasila dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara

2.     Meningkatkan rasa percaya dengan pemerintah saat ini

3.     Menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat sehingga menimbulkan rasa nyaman untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan

4.     Menghilangkan ide-ide tentang keinginan untuk memiliki kedaulatan sendiri

5.     Ikut serta dalam upaya bela negara

BAB III PENUTUP

3.1  Kesimpulan

1.     Timbulnya konflik di Aceh dan Papua tidak hanya terjadi karna kedaulatan Indonesia, tetapi juga karena minimnya rasa persatuan dan kesatuan di wilayah tersebut, sehingga mereka gencar untuk memisahkan diri dari Indonesia.

2.     Begitu banyak dampak yang diakibatkan dengan adanya pemberontakan tersebut. Masyarakat yang awalnya tidak terlibat dengan pemberontkan itu akhirnya ikut juga merasakan. Misalnya, banyak yang kehilangan keluarga tercinta, sarana dan prasarana juga ikut hacur, supremasi hukum tidak ditegakkan lagi dan lain sebagainya.

3.     Dengan adanya masalah ini dapat disimpulkan beberapa upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kejadian – kejadian seperti itu terulang kembali, antara lain :

a.       Persatuan sebagai landasan untuk mencapai ketahanan nasional.

b.     Dari kesatuan pandangan akan didapat ketahanan nasional yang kuat.

c.       Perwujudan dan fasilitasi berbagai forum dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

3.2  Saran

Sebaiknya kita lebih memahami pentingnya persatuan dan kesatuan dalam suatu negara demi terciptanya ketahanan nasional yang kokoh dan kuat. Serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari sejak dini.

Bagikan Artikel ini